BHP-komersialisasi pendidikan

BHP telah menjadi sebuah undang-undang dan telah disahkan oleh DPR.
ini adalah suatu bukti bahwa DPR sudah tidak memihak kepada rakyat. meskipun ada anggota dewan yang menolak BHP tapi mereka dikala oleh anggota dewan yang di backing oleh kaum kapitalis untuk menggolkan BHP. semoga dengan peristiwa ini, masyarakt akan semakin sadar bahwa DEMOKRASI tidak akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. banyak mahasiswa, orang tua yang menolak BHP tapi suara mereka ridak diakomodasi oleh anggota dewan.

sebenarnya mengapa kita mesti menolak BHP, padahal pemerintah mengatakan bahwa kualitas pendidikan akan semakin baik. bagaiman mungkin bisa baik jika biaya spp atau pembangunan mahal.
BHP adlagh sebuah bentuk komersialisasi pendidikan karena pihak pemilik modal yang menjadi pemegang kendali tentunya akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya . selain itu kurikulum pendidikan kita akan diarahkan pada pemikiran yang bebas nilai. salah satu contoh pemikiran yang berbahaya adalah SIPILIS (sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme). pemikiran semacam ini akan membahayakan bagi generasi karena kakan merusak akidah.

PEMERINTAH LEPAS TANGAN

Alih-alih mengambil tanggung jawab pendidikan yang kurang optimal,
perumus, dan pengambil kebijakan negara justru bermaksud hendak
menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dengan
mahal. Implikasinya jelas, pendidikan yang baik hanya layak
dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Peranan swasta yang terlembaga dalam badan penyelenggara yang telah
berjasa memikul tanggung jawab negara justru akan dipinggirkan
begitu saja dan hanya diberi ruang terbatas.

Sampai kini pun pemerintah tetap bersikukuh pada argumentasi bahwa
hanya dengan mem-BHP-kan dunia pendidikan, maka pendidikan nasional
akan maju dan mendunia, khususnya perguruan tinggi akan menuju world
class university. Selain itu, BHP akan menjadi kekuatan moral bagi
pembangunan nasional.

Namun, argumentasi ini ditolak mentah-mentah oleh sekelompok
pemerhati dan pakar pendidikan. Kelompok ini, membaca BHP sebagai
bentuk dari liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Akibatnya, kaum
marginal kian sulit memperoleh akses pendidikan bermutu.